Padangsidimpuan

Sejarah Kota Padangsidimpuan 

 Sekitar tahun 1700 Kota Padangsidimpuan yang sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut " Padang Na Dimpu " oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan, yang artinya suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang.

Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengiriman pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang, termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang.

Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk RECIDENCY TAPPANOOLI yang dibentuk Inggris tahun 1771.

Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan GOVERNMENT SUMATRAS WEST KUST berkedudukan di Padang.

Dan tahun 1838 dibentuk dan Asisten Residennya berkedudukan di Padangsidimpuan. Setelah terbentuknya Residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal.

Melalui Aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II kab Tapsel serta peraturan pemerintah No.32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No.15/KPTS/1992dan No.16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi kota madya tk.II, bersamaan dengan pembentukan kabupaten daerah tingkat II mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.

Setelah dibentuknya Kab.Mandailing Natal, maka melalui :

1. Surat Bupati Tapsel No.135/1078/2000 tangal 30 Nopember 2000.

2. KEP.DPRD Tapsel No.01/PIMP/2001tgl. 25 januari 2001 serta

3. Surat Gubernur SUMUT No.135/1595/2001 tgl. 5 pebruari 2001

Maka diusulkan pembentukan kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya UU No.4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padangsidimpuan.Pada Tgl 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota.